Dokumen Jawaban Permohonan Informasi (atau dikenal sebagai Surat Pemberitahuan Tertulis) adalah surat resmi yang wajib diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai tanggapan atas permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat. Dokumen ini menjadi bukti akuntabilitas pelayanan informasi publik di instansi pemerintah, termasuk pada PPID Pelaksana Kantor Lurah Kubu.

Berdasarkan peraturan Komisi Informasi (PERKI No. 1 Tahun 2021), dokumen jawaban ini terbagi menjadi 3 jenis utama berdasarkan status kelayakan informasi yang dimohonkan:

1. Dokumen Jawaban untuk Informasi yang Diterima

Jika informasi yang diminta berstatus terbuka dan tersedia, PPID akan menerbitkan pemberitahuan tertulis yang memuat dokumen atau data tersebut. Surat ini mencantumkan:

• Format penyampaian: Apakah informasi diberikan dalam bentuk salinan fisik (hardcopy), berkas digital (softcopy), atau berupa tautan akses.
• Biaya penggandaan: Secara umum layanan informasi bersifat gratis. Namun jika pemohon membutuhkan penggandaan fisik (fotokopi atau cetak), surat akan merinci nominal biaya penggandaan riil yang ditanggung pemohon sesuai ketentuan.

2. Dokumen Jawaban Penolakan (Informasi Dikecualikan)

Apabila informasi yang diminta tidak dapat diberikan karena termasuk dalam Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) berdasarkan regulasi Pasal 17 UU KIP, PPID wajib menerbitkan surat penolakan resmi. Dokumen jawaban ini harus memuat unsur wajib:

• Alasan hukum penolakan: Mencantumkan pasal khusus undang-undang yang melarang informasi tersebut dibuka.
• Hasil Uji Konsekuensi: Penjelasan mengenai bahaya atau kerugian yang timbul bagi kepentingan publik/negara apabila informasi tersebut dibuka.
• Hak Keberatan: Informasi mengenai hak pemohon untuk mengajukan keberatan kepada Atasan PPID jika tidak puas dengan keputusan penolakan tersebut.

3. Dokumen Pemberitahuan Perpanjangan Waktu

Apabila PPID memerlukan waktu tambahan di luar batasan standar 10 hari kerja (misalnya karena data sangat bervolume tebal atau memerlukan penelusuran arsip lama), PPID menerbitkan dokumen perpanjangan waktu. Surat ini wajib menjelaskan alasan logis penundaan tersebut dan menentukan tanggal pasti penyerahan data (maksimal tambahan waktu 7 hari kerja).

Format Draf Dokumen Jawaban Permohonan Informasi

https://docs.google.com/document/d/1czBtTXMpBsCbopB1pBuxBnndYveasdS_/edit

https://drive.google.com/drive/folders/1tbhq035Y_Qxk8IaEgGyLpd2bd9YuCCjv?hl=ID

https://drive.google.com/drive/folders/1tbhq035Y_Qxk8IaEgGyLpd2bd9YuCCjv?hl=ID

https://drive.google.com/drive/folders/1tbhq035Y_Qxk8IaEgGyLpd2bd9YuCCjv?hl=ID